segala urusan pemerintah kamboja diatur oleh. Isi konstitusi menyatakan bahwa kerajaan Kamboja mengakuiPengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. segala urusan pemerintah kamboja diatur oleh

 
 Isi konstitusi menyatakan bahwa kerajaan Kamboja mengakuiPengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerahsegala urusan pemerintah kamboja diatur oleh  3

Marbun dkk, sebagai salah satu. Koordinasi pusat dan daerah lebih mudah. Karena tidak mungkinnya seluruh persoalan yang ada di daerah dapat diselesaikan oleh Pemerintah Pusat maka segala permasalahan yang ada di daerah di distribusikan kepada. urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendahuluan. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan. melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang pembentukannya. (New) Pemerintah terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri [s], menteri dan ketua organisasi kementerian-setara. Asas DekonsentrasiKewenangan Pemerintah Daerah: Apa Saja Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota? Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Memang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa pwmbagian urusan dan kewenangan diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, sedangkan dalam Undang-Undang yang terbaru pembagian urusan dan kewenangan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang. yang diatur oleh undang-undang. Sesuai dengan UU No. Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang NO 23 th 2014 tentang PEMDA dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Pasal 6 : Cukup jelas. urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 3. Deutsche Welle (DW) - detikNews. Hal itu diatur dalam Pasal 10 sebagai berikut. Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dan segala macam kepentingan dan kebutuhan rakyat yang tersebar di seluruh pelosok. 200,00. Pasal 18ATugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Berdasarkan dari hal tersebut bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam segala hal yang dilakukan pada otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur serta mengurus berbagai urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang telah diatur dalam. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 20Membagikan "Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam. Source: brainly. -Bahasa: Khmer -Mata Uang: riel (KHR) -Luas Wilayah: 181. Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 fPemerintah Pusat. Dari pembukaan UUD 1945, kami akan membahas pasal yang berkaitan dengan pemerintah daerah yaitu Pasal 18, 18A dan 18B. 4. Open navigation menu. Urusan pemerintah pusat pun berbeda dengan urusan pemerintah daerah. Dalam ajaran rumah tangga ini tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom yang dapat. 44 Tahun 1950. merupakan dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung agenda desentralisasi pemerintah. 5/74 tentang UU Pemerintahan Di Daerah. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dalam UU No. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Dengan begitu media dalam negeri Kamboja diatur dengan ketat oleh pemerintah. Mahkamah Konstitusi Kamboja dapat menafsirkan Konstitusi dan undang-undang Kamboja, dalam rangka pemeriksaan konstitusionalitas. Ciri-ciri Negara Kesatuan – Jika dilihat secara umum, maka ada 2 bentuk negara di dunia ini, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. b. Hukum Positif Indonesia- Urusan Pemerintahan sebagaimana diketahui terdiri dari urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Sedangkan sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia dipimpin. & Christine S. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Asas Dekonsentrasi. segala permasalahannya tinggal di Desa. Dalam pertanin olektif laki-laki dan perempuan harus. Yang kemudian dilaksanakan oleh daerah daerah yang berada di bawahnya. Dilansir dari Cambodian Information Center, Kamboja merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki knstitusional dengan Raja Norodom Sihamoni yang terpilih pada tanggal 29 Oktober 2004. Teknik tenun tradisional digunakan oleh penduduk asli Kamboja dalam pembuatan kain sutera sesuai ciri khas negaranya. 1. KOMPAS. Secara umum, tujuan pembelajaran IPS adalah menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik, mampu memahami, menganalisis, dan ikut memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dengan berbagai karakter yang berdimensi spiritual, personal, sosial, dan intelektual. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. 2. Sistem Politik dan Pemerintahan Kamboja. , hlm. 3. provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ketentuan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat daerah telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Bentuk republik berlaku sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BRUNEI. f. Kaitannya dengan Pasal 18 Ayat (2) dan (5) tersebut, dalam sistem desentralisasi, daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan sebagaiArti dari kara pemerintahan adalah sebuah perbuatan, hal, cara, atau urusan dalam memerintahkan sesuatu. Klasifisikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, Konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Asas desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945–1999), "Departemen Hukum dan. Dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang berkaitan dengan. (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kementerian tersebut memiliki mandat. Segala bentuk administrasi. Dengan begitu media dalam negeri Kamboja diatur dengan ketat oleh pemerintah. Sistem politik Kamboja telah mengalami perjalanan yang panjang sejak kemerdekaannya pada tahun 19 3 dan di!arnai dengan berbagai kerusuhan dan konflik. ayat (1) dilaksanakan oleh PemerintahFungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. 2. adalah u. Pemerintah Desa Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017:1), Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengurusDengan demikian, jelas bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh Pusat kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga daerah merupakan kosekuensi dianutnya prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2). Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Oleh : Putro Cahyo R Amelli Putri Ihsani Angga Pramudya Dudi Ramdhani Munggara Edy Suhendro Hany Tyas Wardani Ifadatul Cahya S K4408042 K4411008 K4411009 K4411020 K4411021 K4411030 K4411031. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 10, urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam arti luas, pemerintahan merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negaranya sendiri. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam skala nasional yang mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar BUMDes berdiri berlandaskan kekuatan. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi. Negara Kamboja juga memiliki sistem. com – Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga dilakukan di tingkat daerah. Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah menyelipkan satu pasal yakni Pasal 402A dalam UU No. 2. Kamboja; Kamboja adalah salah satu negara ASEAN yang sistem kerajaannya masih berdiri hingga sekarang. Fungsi Administrasi Negara mempunyai 2. Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Federal. Kaitannya dengan Pasal 18 Ayat (2) dan (5) tersebut, dalam sistem desentralisasi, daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 8. 035 km² -Hari Kemerdekaan: 9 November 1953 (dari Prancis) -Lagu Nasional: Nokoreach (royal. Pemerintah pusat memiliki beberapa wewenang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat 3 UU No. Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan,. Berikut isi perubahan dalam Amandemen ketiga UUD 1945: Baca juga: Amandemen Ketiga UUD 1945: Latar Belakang dan Perubahannya. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan. Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan,. WebUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008. 1 Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral mereka terutama dipenuhi dengan tuduhan, konfrontasi, dan ketidakpercayaan. The Extraoedinary Chambers in the Court of Cambodia (ECCC) merupakan nama resmi pengadilan Kamboja yang dibentuk berdasarkan resolusi 57/228 Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2002. untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Hmm, lalu apa saja, ya, bentuk pemerintahan yang ada? Check these out! 1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat atau otonomi daerah12. Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjabat selama lima tahun. perangkat pelaksanaan d. Komite tersebut merupakan lembaga yang menjalankan pemerintah daerah. pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. F. Adapun konflik yang pernah terjadi di Kamboja ini terbagi ke dalam tiga periodesasi, yaitu konflik pada masa pemerintahan Sihanouk pada tahun 1955-1970, masa pemerintahan Lon Nol pada tahun 1970-1975, dan. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;tulis maupun tidak tertulis, dilakukan oleh negara atau subjek hukum internasional lain, yang diatur dengan menggunakan instrumen 3 Undang-undang No. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan. Open navigation menu. Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Keputusan pembubaran koperasi tersebut. karena urusan pertanahan masih dipegang oleh pemerintah pusat, walaupun PP N0. Karena penetapan hari libur itu sendiri berkaitan dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah saja. Sesuai dengan keadaannya, wilayah tropis. nomor. Pertama, kamu harus tahu bagaimana kekuasaan pemerintah yang ada di Kamboja. Tugas pembantuan dengan prinsip. Web dengan sistem pemerintahan tersebut, kekuasaan tertinggi di tangan raja, sehingga rakyat tidak. Tentunya untuk mengelompokan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud didasarkan pada kriteria-kriteria yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. Raja di Kamboja hanya berfungsi sebagai kepala negara sedangkan segala urusan pemerintahan diatur oleh perdana menteri. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU No. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik. Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pemerintahan kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis. Sementara itu, pemerintahan Khmer Merah ini cenderung bersikap memusuhi tetangganya, pemerintahan Vietnam, dan nantinya akan menimbulkan konflik dengan Vietnam. Oleh : Edward UP Nainggolan . Sistem ini terbagi ke dalam 8 macam berdasarkan penyaluran kehendak, prinsip ideologi, dan tujuannya. Sistem Politik dan Pemerintahan Kamboja. 3. WebKabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang. 2. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. Dalam hal pembagian urusan pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Agar berjalan dengan lancar, kita sebagai warga Negara hanya perlu mengikuti wewenang yang sudah ditetapkan. Secara singkat sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Desa . Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan. 13. Ayat (5): Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Prinsip utama dari negara kesatuan adalah peletakan kekuasaan tertinggi atas seluruh urusan pengelolaan negara di tangan pemerintah pusat. 1. 38/ 2007 telah mendesentralisasikan urusan tersebut kepada daerah. Pada tanggal 7 April 2005 Perhimpunan Advokat Indonesia. 5. Dari isi dari pasal tersebut, terdapat dua inti yang menjadi pokok penjelasan dari pasal 18 ayat 5 UUD 1945 ini. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. com tidak terlibat dalam materi konten ini. Suatu negara mempunyai bentuk kenegaraan koloni ketika negara tersebut berstatus sebagai jajahan dari negara lain. Beberapa pengertian daerah, dapat diketahui di bawah ini yaitu : Otonomi daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004; Otonomi daerah yang. 4. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi Pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan Pusat. Jurnal Review Politik 214 Volume 06, No 02, Desember 2016 f Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis. Kamboja. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dibuat oleh pemerintah pusat dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Sejak 2015, bendera dari dua negara pengamat nonanggota PBB. Ayat (5): Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Ketiganya diatur dalam UU No. Untuk urusan pemerintahan yang dapat. diatur oleh Menteri yang bersangkutan,. Oleh karena itu menarik untuk melihat pelaksanaan kewenangan desa. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9. Desentralisasi, yaitu setiap daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Latar belakang kurikulum 1975, yaitu disebabkan adanya pengaruh konsep dibidang manajemen , yaitu MBO (management by objective) yang. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. WebSesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 2. 14 M. Pertama dengan sentralisasi dan kedua adalah desentralisasi. JAKARTA, KOMPAS – Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sejatinya bisa mengecam berbagai pelanggaran hak asasi manusia, demokrasi, dan tata. • Pasal1. Menurut asas dekonsentrasi, segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Urusan pemerintahan umum diatur dalam Undang-undang. (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Tolib dan Nuryadi dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X (2016:126), terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 1. Raja di Kamboja hanya berfungsi sebagai kepala negara sedangkan segala urusan pemerintahan diatur oleh perdana menteri. Kadang-kadang suatu urusan enjadi terbengkalai, tidak diurus oleh pemerintah pusat dan tidak pula oleh pemerintah daerah. Memilih pimpinan daerah. Otonomi daerah sudah pernah dibicarakan pada saat sidang BPUPKI dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pernah dikemukakan oleh Moh. Prinsip Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Periodisasi konflik di Kamboja dapat dibagi menjadi tiga, yaitu konflik masa pemerintahan Sihanouk (1955. Namun demikian pengertian. Kunjungan Badan Keahlian DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Buleleng. 1. Sistem Politik Dan Pemerintahan Kamboja PDF - Scribd. Terdapat dua cara yang dapat menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Pusat.